SEMARANG.TOP – Sorotan Polemik Bansos Untuk Korban Judi Online, Wacana pemberian bantuan sosial atau bansos terhadap keluarga korban judi online yang dilempar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuat banyak orang terlibat dalam perdebatan panjang. Dalam konteks ini, pandangan yang berbeda-beda muncul dari berbagai kalangan masyarakat.
Di satu sisi, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa mereka yang terlibat dalam judi online seharusnya tidak dianggap sebagai korban yang layak mendapatkan bantuan sosial. Menurutnya, para pelaku judi online itu secara sadar melanggar aturan negara dan tidak seharusnya diberi bantuan. Nailul berpegang teguh pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 yang mengatur bahwa penerima bansos hanya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori miskin atau miskin ekstrem.
Di sisi lain, Asep Suryana, seorang sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan bantuan sosial kepada korban judi online. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan membantu individu yang terdampak oleh perjudian online ini. Asep menjelaskan bahwa pemberian bansos ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan ekonomi bagi keluarga korban. Ia juga menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk melakukan tindakan rehabilitasi terhadap korban judi online, mengingat adanya masalah psikososial yang dialami oleh para pelaku judi online.
Dilansir dari Tempo Menurut Asep, judi online bukan hanya sekadar masalah sosial biasa, melainkan sebuah persoalan yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah harus melihat judi online sebagai sebuah permasalahan serius yang membutuhkan perhatian dan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengatasinya. Sosiolog UNJ ini juga menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk mencegah orang dari terlibat dalam judi online.
Dalam konteks ini, memang terdapat pro dan kontra terkait pemberian bantuan sosial kepada keluarga korban judi online. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana pemerintah seharusnya menanggapi masalah ini dengan bijaksana dan efektif. Secara moral dan normatif, negara seharusnya bertindak sebagai pelindung bagi seluruh warganya, termasuk bagi mereka yang terdampak oleh praktik perjudian online ini.
Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan yang layak bagi setiap individu yang membutuhkan, tanpa terkecuali. Pemberian bansos kepada keluarga korban judi online seharusnya dilihat sebagai langkah awal untuk membantu mereka keluar dari lingkaran masalah ini dan mendapatkan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru.
Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah penting untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain memberikan bantuan sosial, pemerintah juga seharusnya melakukan langkah preventif dan rehabilitatif yang lebih proaktif untuk mengatasi masalah judi online ini secara menyeluruh. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap praktik judi online dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Diharapkan, dengan adanya perdebatan dan wacana yang terus-menerus mengenai pemberian bansos kepada keluarga korban judi online, pemerintah dapat mempertimbangkan semua sudut pandang dan memilih langkah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Semoga dengan adanya kesadaran dan komitmen bersama, kita semua dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih adil bagi generasi masa depan.
